Indo Seru – Penyimbangan pengadaan bahan baku Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang sebagai tonggak peningkatan gizi pelajar di Indonesia kini terbongkar.
Ombudsman Republik Indonesia mengungkap adanya penyimpangan pengadaan bahan baku program tersebut. Temuan ini berasal dari pemantauan cepat di salah satu lokasi pelaksanaan MBG di Bogor, Jawa Barat.
Masalah utama terletak pada bahan baku beras. Dalam kontrak jelas tertulis bahwa jenis beras yang harus disuplai adalah beras premium.
Namun, yang terjadi di lapangan justru sebaliknya: beras kualitas medium yang dikirim oleh pemasok. Padahal, dana yang digunakan adalah anggaran negara—yang seharusnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya.
Yeka Hendra Fatika, Anggota Ombudsman RI, menyampaikan hal ini dalam konferensi pers di Gedung Ombudsman RI, Jakarta Selatan, Selasa (30/9/2025).
Ia menegaskan bahwa perbedaan kadar broken rice atau beras patah antara beras premium dan medium sangat kentara, namun tetap lolos dari pengawasan tim pelaksana SPPG (Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi).
“Yang kami temukan adalah penyimpangan. Dalam kontrak disebutkan beras premium, tapi yang diberikan oleh supplier itu beras medium,” tegas Yeka.
Ironisnya, kualitas beras yang jelas-jelas menurun ini tidak terdeteksi dalam proses pengecekan oleh tim SPPG. Padahal, kualitas bahan baku menjadi tulang punggung keberhasilan program ini. Ini bukan hanya persoalan administratif, tapi juga menyangkut nasib gizi ribuan anak Indonesia.
Yeka menekankan bahwa temuan ini bersifat spot, atau hanya ditemukan di satu lokasi. Artinya, belum tentu semua daerah mengalami masalah serupa. Namun, temuan ini tetap menjadi alarm keras bahwa ada celah dalam sistem pengawasan dan prosedur pengadaan yang harus segera ditutup.
“Ini sebenarnya lebih ke penyimpangan prosedur. Karena sudah ada kontrak yang seharusnya dipenuhi,” lanjut Yeka.
Jika dibiarkan, penyimpangan ini bisa merembet ke daerah lain. Anak-anak yang seharusnya mendapatkan asupan gizi berkualitas malah diberi bahan baku yang tidak layak. Dan lebih dari itu—kepercayaan publik terhadap program MBG bisa runtuh.
SPPG Harus Lebih Teliti dan Transparan
Ombudsman mendesak SPPG untuk memperketat pengawasan, terutama saat proses pengecekan bahan baku. Mereka juga mengingatkan bahwa sampel yang dikirim pemasok belum tentu konsisten dengan bahan yang dikirim secara massal. Kecurangan bisa saja terjadi di tengah jalan, bahkan setelah sampel lolos uji awal.
Program MBG memang menjadi salah satu program prioritas nasional. Tujuannya mulia: menyehatkan pelajar, mengurangi stunting, dan membentuk generasi unggul Indonesia. Namun, tanpa pengawasan ketat dan ketelitian dalam pelaksanaan, tujuan besar ini hanya akan jadi slogan kosong.
